Rabu, 12 September 2007

Islam: Antara Fundamentalisme dan Multikulturalisme



Oleh Abdul Muis Naharong dan Herdi Sahrasad

Salah satu tantangan bagi Amerika Serikat/Barat dan kaum Muslim moderat di dunia Islam dewasa ini adalah tumbuh suburnya fundamentalisme Islam yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan dalam melampiaskan perasaan dan kepentingan mereka atas nama Tuhan sebagai sandaran bagi legitimasi tindakan. Sudah semestinya para pemimpin AS/Barat dan tokoh-tokoh islamisme di negara-negara Muslim mau berdialog dan menggunakan pendekatan multikulturalisme baru untuk maju bertemu di tengah jalan yang belum sepenuhnya buntu.

Ulil Abshar-Abdalla dari Boston, AS, belum lama ini menyatakan kita kini sedang menyongsong tibanya era baru, era Islam Politik. Intelektual Mesir, Said al-Asymawi, menyebut fenomena naik daunnya Islam Politik sebagai al-Islam al-Siyasi. Kemenangan Hamas di Palestina, menguatnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, dan kemenangan Refah di Turki menunjukkan datangnya era Islam Politik itu.

Kemenangan Hamas, misalnya, langsung disambut reaksi amat negatif oleh Presiden Bush dan Pemerintah Israel. Presiden Bush menyatakan AS tidak akan bernegosiasi untuk perdamaian dengan Hamas, kecuali jika yang terakhir ini menyatakan diri meninggalkan metode kekerasan dan "terorisme" sebagai alat perjuangan dan menghentikan niatnya menghancurkan Israel. Para analis melihat reaksi Washington ini tidak mengagetkan, bahkan sudah bisa diduga.

Di tengah menguatnya era Islam Politik ini, dalam batas-batas tertentu kunjungan Presiden AS George W Bush, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta tahun 2006 merupakan langkah diplomatik dan upaya historis pada tingkat global untuk memperbaiki relasi Islam-Barat yang menegang pascaserangan AS/Barat ke Irak dan Afganistan, yang dilancarkan oleh AS/Barat menyusul serangan teroris yang menghancurkan WTC New York (11/9/2001).

Peristiwa September kelabu yang dijadikan alasan oleh AS/Barat menyerang apa yang mereka sebut sebagai negeri pendukung teroris jaringan Osama bin Laden (seperti Afganistan dan Irak) kemudian membangkitkan reaksi fundamentalisme Islam di pelbagai belahan bumi. Meminjam perspektif Fareed Zakaria (The Future of Freedom, 2003): kepercayaan yang rigid, doktriner, dan puritan yang dikendalikan oleh para teokrat picik dan pemimpin komunitas religius fanatik sungguh relatif mapan dan berpengaruh. Serangan kekuatan adidaya AS/Inggris dan sekutunya ke Afganistan dan Irak memicu bangkitnya aksi terorisme transnasional yang dilakukan para ekstremis Islam dengan klaim Jihad Islam. Kekerasan global oleh AS/Barat telah dihadapi dengan aksi balasan oleh para Islamis radikal.

Akibatnya, dengan pedih kita menyaksikan dunia terjerembap ke dalam spiral kekerasan pada tahun-tahun berikutnya oleh aksi teroris fundamentalisme Islam seperti Bom Bali, Bom Jakarta, Bom Irak, Bom Madrid, Bom London, Bom Mesir, dan seterusnya. Situasi karut-marut ini semakin mendorong para islamolog, ahli strategi, dan pakar terorisme memfokuskan studi fundamentalisme Islam sebagai salah satu kajian epistemologis terpenting di Barat pada awal milenium ketiga ini.

Salah satu tantangan bagi AS/Barat dan kaum Muslim moderat di dunia Islam dewasa ini adalah tumbuh suburnya fundamentalisme Islam yang tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan melampiaskan perasaan dan kepentingan mereka atas nama Tuhan sebagai sandaran bagi legitimasi tindakan.

Fundamentalisme Islam dan "Universitas Jihad"

Kelompok fundamentalisme Islam atau Islamis radikal terbagi dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang bersifat nasional dan regional, yang bergerak dalam satu negara (nasional) dan beberapa negara (regional) tertentu. Kedua, kelompok yang bersifat transnasional atau supranasional yang tidak terikat kepada negara tertentu. Kelompok ini dikenal pula dengan nama neofundamentalis, neoislamis, dan jihadis. Kaum fundamentalisme Islam atau Islam radikal umumnya menganggap demokrasi sebagai sistem kufr, kafir. Berdasarkan prinsip ini, mereka semula mengharamkan mengambil dan menerapkan sistem demokrasi.

Kelompok Islamis radikal nasional dan regional adalah mereka yang berusaha mendirikan negara Islam dengan menggunakan kekerasan, termasuk menghilangkan nyawa manusia kalau perlu. Bagi kelompok ini, syarat pertama mencapai tujuan adalah menjatuhkan secara paksa penguasa suatu negara (nasional) atau beberapa negara (regional), mengambil alih kekuasaan, kemudian mendirikan negara Islam. Kelompok Islamis radikal juga menggunakan konsep takfîr (Ramadan, Fundamentalist Influence in Egypt: The Strategies of the Muslim Brotherhood and the Takfir Groups, 1993:152), yaitu mengafirkan semua orang Islam di luar kelompok mereka dan menghalalkan darah dan harta benda mereka. Berdasarkan ajaran-ajaran tersebut, kelompok ini juga dikenal dengan nama Khawârij al-judud (neo-Khawârij).

Adapun Islamis radikal transnasional atau supranasional adalah kelompok Islamis yang lebih memusatkan perhatian dan kegiatannya dalam memerangi pemerintah yang selalu menekan dan hendak memberantas gerakan Islam di negaranya. Anggota kelompok Islamis radikal transnasional tersebar di seluruh dunia. Umumnya mereka menggunakan dua bahasa (Inggris dan Arab) dalam berkomunikasi. Mereka berasal dari berbagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Mereka direkrut dari berbagai kelompok Islamis, seperti Al Qaeda, Ikhwân al-Muslimîn, Salafi, Jamaah Tabligh, Jamaah Islamiyah, dan Jama’at-i Islami.

Islamisme dan Demokrasi

Syukurlah, sejarah sedang berubah. Islam radikal dan fundamentalis yang antidemokrasi kini sebagian bergabung ke dalam poros demokratisasi. Doktrin George W Bush dan kubu neokonservatif (hawkish) di Gedung Putih yang telah lazim disebut imperialisme demokratik seakan menemukan tantangan baru dengan kemenangan islamisme dalam pemilu demokratis di dunia Islam, seperti Hamas di Palestina, Refah di Turki, dan seterusnya.

Dalam kasus Hamas, meminjam bahasa Fareed Zakaria (2006), AS menggunakan standar ganda dalam agenda "imperialisme demokratiknya": menolak atau menegasikan kemenangan kelompok islamisme yang dianggapnya hanya akan memunculkan kekuasaan para fundamentalis Islam semacam mullah ala Iran atau teokrat ala Taliban. Setidaknya fakta ini telah menimbulkan fobia Islam dan menjadi momok bagi AS/Barat dalam kasus Palestina yang masyarakatnya justru telah memilih demokrasi.

Di negara-negara Muslim kemenangan Islam politik (baca: islamisme) dalam pemilu yang demokratis sebenarnya merupakan suatu pengalaman dan perkembangan baru. Kemenangan elektoral Hamas di Palestina yang mengejutkan AS/Barat, seperti halnya kemenangan Refah di Turki dan FIS di Aljazair tempo hari, semestinya membuka mata hati AS/Barat tentang betapa signifikannya saling pengertian dan pemahaman antara para pemimpin AS/Barat dan tokoh islamisme di dunia Muslim dalam mempraktikkan demokrasi. Dalam konteks Palestina, penyusunan skenario oleh AS dan Israel untuk menggulingkan Hamas hampir pasti kontraproduktif dan meningkatkan resonansi politik anti-Barat di dunia Islam (New York Times, 14/2/2005).

Kemenangan Hamas membuktikan ketidaksahihan pandangan islamolog di Barat yang mengemukakan bahwa islamisme telah mundur dan gagal memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan politik di wilayah Muslim. Sekadar menyebut beberapa nama, Olivier Roy (Globalised Islam: the Search for a New Ummah, 2004) dan Gilles Kepel (Jihad: The Trail of Political Islam, 2002) mengungkapkan bahwa menjelang akhir abad ke-20 lalu, gerakan-gerakan Islamis telah mundur dan gagal meraih kekuasaan dengan jalan demokratis maupun nondemokratis (revolusi, kekerasan). Serangan teroris di WTC New York dalam persepsi Roy dan Kepel merupakan upaya membalikkan proses kemunduran itu, di mana tindakan itu sejatinya merupakan simbol keputusasaan dari isolasi, fragmentasi, dan kemunduran islamisme.

Namun, dewasa ini sejarah berbicara lain. Pandangan para islamolog dan orientalis itu tidak selalu benar. Fakta historis memperlihatkan bahwa di Palestina Hamas memenangi pemilihan umum. Di Turki Refah masih berjaya. Di Lebanon Hizbullah terus berkembang. Di Iran dan Irak politik Syiah terus menguat. Sementara itu, di kawasan Asia Tengah (Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, dan Tajikistan) gerakan Hizbut Tahrir memperoleh dukungan rakyat dengan meyakinkan. Hizbut Tahrir berkembang di kawasan itu karena tidak ada kelompok oposisi yang efektif. Situasi ini, meminjam studi Cornell and Spector (Central Asia:More Than Islamic Extremists, 2002), dimanfaatkan Hizbut Tahrir dengan memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya kelompok oposisi terhadap elite penguasa. Tiadanya kekuatan oposisi sekuler di Asia Tengah telah mendorong Hizbut Tahrir menjadi political vehicle yang reasonable, apalagi mereka memiliki kemampuan berorganisasi yang baik dan memperoleh sumbangan dana dari negara-negara Timur Tengah untuk mengembangkan kegiatan politiknya.

Multikulturalisme

Berbagai kemenangan islamisme dalam pemilu demokratis di kawasan-kawasan Muslim hendaknya membuka mata batin AS/Barat bahwa Islam compatible dengan demokrasi dan ada kesempatan besar untuk mencari solusi bersama guna mewujudkan tatanan dunia yang demokratis, damai, dan toleran. Seperti pernah dikatakan Indonesianis almarhum Daniel S Lev dan R William Liddle (Ohio State University, AS) bahwa masalahnya bukanlah benturan peradaban maupun the clash of globalizations antara Barat dan dunia Islam, melainkan konflik kepentingan atau benturan kepentingan yang selama ini mewarnai relasi Islam dan AS/Barat

Kaum Islamis di Hamas, Refah, Hizbullah, Syiah, dan Hizbut Tahrir serta organisasi sejenis di berbagai negara Muslim semestinya dipandang oleh AS/Barat sebagai "mitra taktis" jika bukan "mitra strategis" untuk memungkinkan AS/Barat mengajukan tawaran baru dan insentif guna menciptakan suatu wawasan baru yang memungkinkan terwujudnya tatanan dunia yang demokratis, damai, dan toleran itu dalam batas-batas kemampuan dan sumber daya yang ada.

Dalam konteks itu jelas diperlukan kesadaran baru di kalangan pemimpin, intelektual, dan elite AS/Barat tentang pentingnya dialog peradaban, demokratisasi, pluralisme, dan multikulturalisme di kalangan bangsa-bangsa Muslim dan Barat agar tragedi WTC yang mengerikan itu tidak terulang kembali. Pada aras ini kunjungan Presiden AS George Bush, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice, dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Jakarta (2006) diharapkan memiliki dampak dan "makna" bagi relasi Islam-Barat ke depan. Kunjungan itu menjadi perhatian masyarakat politik di dunia Islam. Bush, Rice, dan Blair menggarisbawahi keberhasilan demokratisasi di Indonesia terus memajukan moderasi dan membangun toleransi antarumat beragama, ras, dan etnisitas.

Dalam hal ini, sudah semestinya para pemimpin AS/Barat dan tokoh-tokoh islamisme di negara-negara Muslim mau berdialog dan menggunakan pendekatan multikulturalisme baru untuk maju bertemu di tengah jalan yang "belum sepenuhnya buntu". Bahwa benturan peradaban antara dunia Islam dan AS/Barat yang dibayangkan itu sesungguhnya lebih sebagai self-fulfilling prophecy AS/Barat saja. Multikulturalisme di sini merupakan suatu paham dan pendekatan yang menawarkan perspektif kebudayaan dan agama dalam memahami perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Selain itu, multikulturalisme itu bukanlah cara pandang yang menyamakan kebenaran agama-agama, melainkan justru mendorong pihak-pihak yang berbeda untuk saling menghormati perbedaan dan kebhinekaan bukan karena pengakuan terhadap kebenaran agama dan keyakinan mereka, tetapi karena masing-masing harus menghormati nilai dan tradisi pihak lain dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan.

Pendekatan multikulturalisme ini relevan bagi upaya membangun dialog antara para pemimpin AS/Barat dan para tokoh islamisme di negara-negara Muslim. Untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka pada era demokratisasi dewasa ini, kedua belah pihak hendaknya tidak berbenturan akibat salah pengertian, salah paham, dan konflik kepentingan tak berkesudahan yang berdampak multiplikasi, menghabiskan sumber daya, dan saling membinasakan. Kita telah melihat bahwa serangan AS terhadap Irak dan Afganistan begitu masif dan cepat dilakukan, namun perdamaian acap kali jauh lebih sulit diwujudkan meski perang itu sendiri bisa diakhiri. Sejarah sudah menunjukkan kenyataan pahit dan muram ini. Wallahualam.

Abdul Muis Naharong, Ketua Jurusan Falsafah dan Agama Universitas Paramadina dan kandidat PhD di University of Chicago, AS

Herdi Sahrasad, Associate Director Media Institute dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina. Kini menyiapkan diri jadi Visiting PhD Student di University of California, Berkeley, AS

Tidak ada komentar: